AMDAl (UKL-UPL)

Nama : Hengky K. Martin
NPM : 230110060073
Kelas : A

Tugas Mata Kuliah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
1. Dasar Hukum dan Prosedur
Dasar hukum:
1. UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. PP Nomor 27 tahun 1999 tentang AMDAL
3. Kep. MENLH Nomor 03 tahun 2001 tentang Rencana Usaha dan atau kegiatan wajib AMDAL
4. Kep. MENLH Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
Prosedur:
1. Surat Permohonan Penilaian Teknis UKL dan UPL
2. Rapat Penilaian Teknis UKL/UPL dan Keputusan Kelayakan Teknis UKL/UPL

2. Definisi UKL-UPL dan Fungsinya
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).
Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Kewajiban UKL-UPL diberlakukan bagi kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia.
UKL-UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan ijin melakukan usaha dan atau kegiatan.
– Dokumen UKL-UPL dibuat pada fase perencanaan proyek sebagai kelengkapan dalam memperoleh perizinan.
– Diwajibkan pula bagi usaha/kegiatan yang telah berjalan namun belum memiliki UKL-UPL.
– Dibuat untuk proyek-proyek yang dampak lingkungan dapat diatasi, skala pengendaliannya kecil dan tidak kompleks.

3. Proses dan Prosedur UKL-UPL
Proses dan prosedur UKL-UPL tidak dilakukan seperti AMDAL tetapi dengan menggunakan formulir isian yang berisi :
1. Identitas pemrakarsa
2. Rencana Usaha dan/atau kegiatan
3. Dampak Lingkungan yang akan terjadi
4. Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
5. Tanda tangan dan cap
Formulir Isian diajukan pemrakarsa kegiatan kepada:
1. Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota untuk kegiatan yang berlokasi pada satu wilayah kabupaten/kota.
2. Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Propinsi untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu Kabupaten/Kota.
3. Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu propinsi atau lintas batas negara.

4. Aspek Hukum Pelaksanaan UKL-UPL di Kabupaten/KOTA
Instrumen pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan UKL – UPL, antara lain:
– Pedoman pelaksanaan UKL-UPL
– Kriteria batasan jenis dan besaran usaha/kegiatan wajib UKL-UPL
– Pembentukan Tim Pengarah UKL-UPL

5. Partisipasi Dunia Usaha dalam Pelaksanaan UKL-UPL
Dari data yang tercatat di Badan lingkungan Hidup ditemukan bahwa sejak akhir tahun 2007 lalu sampai dengan pertengahan tahun 2008 ini belum ada satupun Draf Dokumen UKL-UPL yang masuk ke Badan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan pengalaman, hal tersebut disebabkan oleh:
• Belum tersosilisasikannya secara luas esensi UKL-UPL
• Tingginya biaya penyusunan UKL-UPL yang selama ini dilakukan oleh konsultan
• Memburuknya iklim ekonomi secara umum di Indonesia

Untuk Itu perlu meningkatkan partisipasi dunia usaha dalam pelaksanaan UKL-UPL yang salah satu caranya adalah sosialisasi dan pembinaan terus menerus kepada kalangan dunia usaha akan pentingnya dokumen UKL-UPL dan memberikan bimbingan teknis terhadap kalangan dunia usaha yang akan menyusun UKL-UPL. Dan sebagai upaya untuk menangani masalah minimnya pelaksanaan UKL-UPL diperlukan dukungan dari dinas/instansi terakait dan sumberdaya manusia, misalnya dengan dg melaksanakan rapat rutin secara berkala untuk kalangan dinas/instansi terkait untuk menyamakan pandangan tentang UKL-UPL, diklat formal di luar daerah, studi banding ke daerah lain, konsultasi ke Bapedal Propinsi maupun penyelenggaraan In House training.

6. Format Dokumen UKL-UPL
Berikut ini merupakan contoh format penyusunan UKL-UPL sesuai dengan SK Bupati Bondowoso Nomor 390 tahun 2005 adalah sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
1.2 Dasar Hukum
1.3 Tujuan dan kegunaan UKL dan UPL

BAB II. RENCANA USAHA DAN / ATAU KEGIATAN
2.1 Identitas pemrakarsa dan penyusunan UKL dan UPL ;
2.2 Tujuan rencana usaha dan / atau kegiatan
2.3 Tata letak rencana usaha dan / atau kegiatan
2.4 Tahap pelaksanaan usaha dan / atau kegiatan tahap pra-konstruksi, konstruksi, dan pasca operasi.
(1) Tahap pra-konstruksi / persiapan
(2) Tahap konstruksi
(3) Tahap Operasi
(4) Tahap Pasca Operasi
2.5 Rencana Penggunaan / Neraca Bahan dan Air.
2.6 Limbah dan Cemaran.

BAB III. INFORMASI LINGKUNGAN
3.1 Fisik Kimia
1) Kualitas udara dan kebisingan
2) Fisiografi
3) Hidrologi
4) Hidrooseanografi
5) Tata Ruang
Inventarisasi tata guna lahan dan sumber daya lainnya dan kemungkinan potensi pengembangannya di masa datang.
3.2 Biologi
1) Flora
2) Fauna
3.3 Sosial
1) Demografi
2) Ekonomi
3) Budaya
3.4 Kesehatan Masyarakat
1) Parameter lingkungan yang diperkiran terkena dampak terhadap kesehatan
2) Potensi besarnya dampak timbulnya penyakit (angka kesakitan dan kematian);
3) Kondisi sanitasi lingkungan

BAB IV. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI
Uraikan secara singkat dan jelas :
1. Kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup;
2. Jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi
3. Ukuran yang menyatakan besaran dampak dan
4. Hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup

BAB V. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
Uraikan secara singkat dan jelas :
1. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangai keadaan darurat;
2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup;
3. Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

BAB VI. SURAT PERNYATAAN
Pernyataan pemrakarsa untuk melaksanakan UKL dan UPL yang ditandatangani diatas kertas bermaterai.

LAMPIRAN
Pada bagian ini dilampirkan berbagai keputusan perijinan yang berkaitan usaha dan / atau kegiatan.

Daftar Pustaka
Dinas Tata Kota, LH dan Pertamanan. 2005. Upaya Pengelolaan Lingkungan. http:\\www.pangkalpinang.go.id (diakses 28 Februari 2008)
Harimawan. 2008. AMDAL. http:\\www.blognyaharimawan.wordpress.com (diakses 28 Februari 2008)
Soetarto. 2008. Pelaksanaan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan Di Kab. Bondowoso. http:\\www.wyuliandari.wordpress.com (diakses 28 Februari 2008)
Wyuliandari. 2008. Aspek Teknis dan Kelembagaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)-Upaya pemantauan Lingkungan (UPL). http:\\www.wyuliandari.wordpress.com (diakses 28 Februari 2008)

One response to this post.

  1. Posted by mepi armando on April 16, 2009 at 4:39 am

    Mohon di informasikan kepada yang membutuhkan jasa konsultan amdal / ukl dan upl kepada baoxarmando@gmail.com

    terima kasih.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: